THE URGENCY OF ASSET FORFEITURE LEGISLATION: OPTIMIZING THE PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES

Hardi Anugrah Santoso

doi:10.61397/ays.v3i1.432

Authors

Hardi Anugrah Santoso Universitas Maarif Hasyim Latif https://orcid.org/0009-0000-1612-6554

DOI:

https://doi.org/10.61397/ays.v3i1.432

Keywords:

Urgency, Asset Forfeiture Bill, Corruption

Abstract

To create a nation that is free and clean from corruption, the government has made various efforts, including by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Thus, other instruments also need to be reviewed on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. The existence of this study aims to urge the ratification of the Asset Forfeiture Bill which can be an optimal tool in preventing corruption crimes. This research uses normative legal research methods, which are research that focuses on the study of written legal norms, such as laws, draft laws, regulations, and other legal documents. The analysis was carried out qualitatively to interpret, understand, and evaluate legal norms related to asset confiscation in the eradication of corruption in Indonesia. The results of the study show that there are consequences that have great potential to minimize the crime of corruption. Among them is a deterrent effect which will affect the psychological state for perpetrators of corruption crimes and narrow the space for misuse of the state budget which has the potential to have an impact on the loss of personal assets of the perpetrators.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adam, W. (2025). Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(1), 151–161.

Anggraini, N. S., Indrawati, A., & Novianto, A. (2024). Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi? INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3772–3783.

Aprillia, D., Periansya, P., & Aryani, Y. A. (n.d.). Tindak Lanjut Hasil Audit Dan Transparansi, Pengaruhnya Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia: Follow-Up On Audit Results And Transparency, Its Influence On The Level Of Corruption In Indonesia. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 6(1), 96–109.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

Dizarahadi, D. (2023). Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Faisol, F., Wahyudin, A., Lutfia, C., & Kurniawan, R. R. (2025). Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset Sebagai Pilar Pencegahan Fraud Keuangan Negara. INCOME, 6(2), 174–187.

Faturohman, F., Anggreini, A., & Deasti, R. T. (2024). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham). ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(3), 144–153.

Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. Lex Renaissance, 6(3), 465–480.

IMRAN, I. (2023). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pasca Orde Baru. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Uii.

Irianto, Y. (2022). Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 1(3), 65–78.

Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 4(5), 1811–1823.

Melisa, K., & Putra, I. P. R. A. (2025). Pengaturan Hukum Pidana Perampasan Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15(3), 148–168.

Mulyadi, A. S. (2024). RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Locus Delicti, 5(1), 53–67.

Najib, M. A. (2023). Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 3(2), 159–175.

Nugraha, S. P. (2021). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pamungkas, B. P. (2023). Pentingnya Keselarasan Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi Tantangan Ketidakadilan. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(3), 315–324.

Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). Journal Of Human And Education (JAHE), 4(6), 1124–1132.

Puspitasari, F., Mulyana, A., Arya, D. M., Lorita, D., Ashari, M. F., Jibrian, M., Hadi, N. A., Amanda, S. A., & Nurfadilla, S. (2025). Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 5(2), 92–97.

Ramadhani, N. (2024). RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2), 8.

Syakila, R. M., & Saleh, M. (2024). Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 4(4).

Taufano, S. N. A., & Yusuf, H. (2024). Reformasi Hukum Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 2495–2509.

Trismanto, A. (2024). Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Umam, K. (2025). Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Reformasi Hukum Yang Restoratif. Journal of Syntax Literate, 10(4).

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3)